Sekolah Daring Batal, DPR: Penghematan Jangan Korbankan Pendidikan

Komisi X DPR RI mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, khususnya di sektor pendidikan. Setiap keputusan yang diambil diharapkan melalui kajian mendalam dan tidak bersifat reaktif, mengingat dampaknya sangat besar terhadap masa depan generasi bangsa.

Dilansir dari SindoNews, Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly, menyoroti langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026. Ia mengapresiasi pembatalan tersebut, namun menilai hal ini harus menjadi bahan evaluasi ke depan.

Menurutnya, kebijakan di bidang pendidikan tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Pasalnya, sistem pendidikan menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,”ujarnya.

Efisiensi Jangan Korbankan Pendidikan

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa upaya penghematan energi memang penting. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Ia menekankan bahwa dalam situasi efisiensi, pemerintah justru harus memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kualitas kurikulum, tenaga pendidik, hingga fasilitas pendidikan.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” tegasnya

Tatap Muka Dinilai Lebih Efektif

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal metode belajar, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek. Ia juga kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka. Menurutnya, metode ini masih menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan karena terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, dan kemampuan sosial peserta didik.

Dorong Solusi Hemat Energi di Sektor Lain

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mencari alternatif penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Dengan begitu, efisiensi tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kualitas pendidikan.

“Penghematan harus tepat sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” katanya.

Libatkan Banyak Pihak dalam Kebijakan

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan. Mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi perlu dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan yang baik harus berbasis kajian kuat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” pungkasnya.

Kesimpulan

Pembatalan kebijakan sekolah daring menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan di sektor pendidikan. Efisiensi tetap diperlukan, namun kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama demi masa depan bangsa.