Gangguan akses QR Code untuk pembelian BBM subsidi sejak awal April 2026 menimbulkan keluhan luas dari masyarakat. Banyak pengguna melaporkan barcode mereka tiba-tiba tidak bisa dipindai saat bertransaksi di SPBU. Pertamina Patra Niaga memastikan masalah ini terjadi karena proses pembaruan sistem dan penyesuaian data konsumen yang tengah berlangsung.
Evaluasi Sistem dan Pembaruan Data MyPertamina
Melansir dari laman kompa.tv, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa perusahaan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran Pertalite dan Biosolar. Pembaruan data dilakukan untuk memastikan subsidi BBM benar-benar diterima oleh pengguna yang berhak.
Menurut Roberth, proses ini merupakan prosedur berkala yang dilakukan sesuai ketentuan.
“Proses pendaftaran ulang dapat dilakukan seperti sebelumnya dengan proses yang mudah dan cepat sehingga masyarakat yang berhak dapat kembali menikmati layanan BBM subsidi dengan lancar,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (4/4/2026).
Dampaknya, sejumlah data konsumen menjadi tidak aktif sehingga QR Code tidak bisa digunakan untuk membeli BBM subsidi. Masyarakat terdampak diminta segera melakukan registrasi ulang melalui sistem Subsidi Tepat.
Dampak di Kepulauan Riau dan Penjelasan Pertamina Wilayah
Dilansir dari laman readers.id, beberapa daerah seperti Kepulauan Riau, keluhan serupa juga mencuat. Warga setempat tidak bisa menggunakan QR Code untuk membeli Pertalite sejak awal April 2026. Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Kepri, Bagus Handoko, menjelaskan bahwa kondisi ini bukan akibat pembatasan baru. Menurutnya, hal ini terjadi karena proses cleansing data yang dilakukan sejak akhir 2025.
“Ini terkait proses cleansing data akhir tahun kemarin. Ada data yang sebelumnya di-approve untuk percepatan, tetapi ternyata tidak lengkap. Selain itu juga ada sinkronisasi dengan data Korlantas,” kata Bagus.
Akibat proses sinkronisasi tersebut, sebagian data konsumen terhapus dari sistem, membuat QR Code tidak lagi valid. Masyarakat pun diminta untuk melakukan pendaftaran ulang melalui program Subsidi Tepat.
Tidak Ada Aturan Pembatasan Pertalite per 1 April 2026
Bagus menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi, termasuk Pertalite, per 1 April 2026. Hingga kini, Pertamina masih menunggu arahan resmi dari BPH Migas. Masyarakat diminta tidak panik dan dapat menghubungi call center 135, mengunjungi SPBU, atau datang ke Posko Subsidi Tepat jika mengalami kendala.
Elektrifikasi Jadi Solusi Pengurangan Subsidi Energi
Di tengah ketergantungan besar pada BBM, sejumlah pihak menilai elektrifikasi energi menjadi langkah penting untuk mengurangi beban subsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa percepatan elektrifikasi harus menjadi fokus nasional. “Kondisi saat ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik,” kata Sugeng (4/4/2026).
Pengamat energi Komaidi Notonegoro juga mengatakan bahwa elektrifikasi dapat mengurangi ketergantungan BBM yang masih mendominasi 30% bauran energi nasional.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menyebut kendaraan listrik mampu menekan kebutuhan minyak mentah hingga 13,2 juta barel per tahun, sementara kompor listrik dapat mengurangi konsumsi LPG lebih dari 130 ton per tahun.
Kesimpulan
Gangguan QR Code BBM subsidi yang meluas disebabkan oleh proses pembaruan dan pembersihan data yang dilakukan Pertamina. Meski menimbulkan keluhan, proses ini dinilai penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Di sisi lain, para ahli menekankan perlunya elektrifikasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan menekan beban subsidi energi nasional.
Sumber referensi
https://www.readers.id/akses-qr-bbm-subsidi-terganggu
Komentar