Isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kembali menjadi sorotan dalam aksi buruh yang berlangsung di Sumatera Utara. Permasalahan ini dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, Jumat (10/4/2026).
Sekretaris Dinas SDA Sumut, Ir Gibson Panjaitan M.M, menegaskan bahwa K3 merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak.
Ia menekankan bahwa banyak kasus kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengawasan dari berbagai pihak.
“Keselamatan kerja itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan juga para pekerja itu sendiri, sehingga semua pihak harus memiliki kesadaran yang sama dalam menerapkannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang berkelanjutan agar standar K3 benar-benar diterapkan di lapangan.
“Pengawasan harus dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, karena tanpa pengawasan yang baik, implementasi K3 sering kali tidak berjalan maksimal,” katanya.
Menurutnya, perusahaan juga memiliki peran besar dalam menyediakan fasilitas keselamatan kerja.
“Pihak perusahaan maupun penyedia jasa harus memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk fasilitas keselamatan kerja yang memadai,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pekerja juga harus membekali diri dengan pengetahuan K3.
“Pekerja juga harus memahami pentingnya keselamatan kerja dan tidak mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Komentar