Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah sektor pajak yang dinilai belum optimal, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak reklame. Ia menilai kedua sektor ini masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal, sehingga perlu langkah tegas dalam penagihan dan penertiban, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat kerja evaluasi PAD, Rico menegaskan bahwa rendahnya realisasi PBB harus segera ditangani melalui identifikasi wajib pajak yang menunggak, khususnya dengan nilai besar.
Ia menekankan bahwa penanganan tunggakan tidak boleh ditunda hingga akhir tahun.
“Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu sampai akhir tahun. Harus segera diidentifikasi siapa saja yang menunggak dan langsung dilakukan langkah penagihan,” ujarnya.
Selain PBB, sektor pajak reklame juga menjadi sorotan karena dinilai belum mencerminkan potensi sebenarnya di lapangan.
“Kalau kita lihat banyaknya reklame di Kota Medan, seharusnya penerimaan dari sektor ini bisa jauh lebih besar dari yang ada sekarang,” katanya.
Rico meminta agar dilakukan pendataan ulang serta penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak.
“Perlu dilakukan pendataan yang lebih detail dan penertiban terhadap reklame yang tidak taat pajak, agar tidak ada potensi yang terlewat,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi sektor pajak restoran dan perhotelan yang menunjukkan tren positif.
“Kinerja sektor restoran dan hotel patut diapresiasi, ini menunjukkan bahwa ada sektor yang bisa menjadi contoh dalam optimalisasi penerimaan,” tegasnya.
Ia pun menutup dengan penekanan bahwa seluruh jajaran harus bekerja dengan solusi konkret, bukan sekadar menyampaikan kendala.
“Saya tidak ingin hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata dan solusi konkret yang bisa segera dijalankan,” tandasnya.
Komentar