Masih banyak masyarakat yang mengira keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan akan membuat denda terus bertambah setiap bulan. Padahal, aturan yang berlaku tidak sepenuhnya seperti itu.
BPJS Kesehatan memiliki ketentuan tersendiri yang membedakan antara tunggakan iuran dan denda pelayanan kesehatan. Karena itu, peserta tidak perlu panik jika telat membayar, tetapi sebaiknya memahami aturan yang berlaku agar tidak salah paham.
Denda Hanya Berlaku untuk Layanan Rawat Inap
Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang masih berlaku hingga tahun 2026, keterlambatan membayar iuran bulanan tidak otomatis dikenakan denda uang.
Denda baru berlaku jika peserta memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu:
- Melunasi seluruh tunggakan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.
- Menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan kembali aktif.
Apabila dalam masa 45 hari tersebut peserta hanya menjalani rawat jalan atau bahkan tidak menggunakan layanan kesehatan sama sekali, maka tidak ada denda yang harus dibayarkan.
Cara Menghitung Denda BPJS Kesehatan
Besaran denda pelayanan rawat inap ditetapkan sebesar 5 persen dari biaya diagnosis awal, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan.
Namun, pemerintah memberikan beberapa batasan agar perhitungan denda tetap wajar, yaitu:
- Jumlah bulan tunggakan yang dihitung maksimal hanya 12 bulan, meskipun peserta menunggak lebih lama.
- Denda pelayanan paling tinggi dibatasi hingga Rp30 juta.
- Untuk peserta kategori Pekerja Penerima Upah (PPU), pembayaran denda menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemberi kerja.
Secara umum, dampak keterlambatan pembayaran dapat digambarkan sebagai berikut:
- Telat beberapa hari atau satu minggu: Tidak ada denda. Peserta cukup melunasi iuran agar status kembali aktif.
- Telat hingga melewati bulan berjalan: Kepesertaan akan dinonaktifkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- Menunggak bertahun-tahun: Status peserta tetap nonaktif hingga seluruh tunggakan dibayar. Jika setelah aktif kembali peserta menjalani rawat inap dalam 45 hari, maka denda pelayanan tetap berlaku dengan perhitungan maksimal 12 bulan tunggakan.
Contoh Perhitungan Denda
Misalnya seorang peserta memiliki tunggakan selama 10 bulan. Setelah seluruh tunggakan dibayar dan kartu kembali aktif, peserta harus menjalani rawat inap dengan biaya diagnosis awal sebesar Rp10 juta.
Maka perhitungannya:
- Denda=5%×Rp10.000.000×10=Rp5.000.000
Artinya, peserta harus membayar denda pelayanan sebesar Rp5 juta, di luar kewajiban melunasi iuran yang sebelumnya tertunggak.
Cara Menghindari Denda Pelayanan
Agar tidak terkena denda pelayanan rawat inap, peserta disarankan untuk selalu membayar iuran tepat waktu. Selain itu, manfaatkan fitur autodebet melalui rekening bank atau dompet digital agar pembayaran dilakukan secara otomatis.
Peserta juga sebaiknya rutin memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN dan segera melunasi tunggakan apabila memiliki kemampuan finansial. Dengan begitu, layanan kesehatan tetap aktif dan dapat digunakan kapan saja tanpa khawatir terkena denda tambahan.
Kesimpulan
Denda BPJS Kesehatan tidak dikenakan hanya karena telat membayar iuran. Denda baru berlaku jika peserta yang telah mengaktifkan kembali kepesertaannya menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari.
Komentar