Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
“Sejauh ini sepengetahuan saya tidak ada keterlambatan pembayaran gaji PPPK maupun PPPK paruh waktu,” kata Kepala BPKAD Provinsi Sumbar Rosail Akhyari seperti dilansir dari Antaranews.
Berdasarkan dari sistem informasi manajemen gaji, jumlah PPPK penuh waktu di Sumbar mencapai sekitar 5.000 orang, sedangkan PPPK paruh waktu sekitar 4.000 orang.
Jika digabungkan, totalnya mencapai 10.227 jiwa. Di samping itu, pemerintah provinsi juga memiliki sekitar 18 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang aktif bekerja.
Penambahan PPPK Paruh Waktu Jadi Perhatian Anggaran
Rosail menjelaskan bahwa penambahan PPPK paruh waktu sejak 2021 memang ikut menambah beban anggaran pemerintah daerah. Meski begitu, ia menegaskan bahwa sejak awal hal tersebut sudah diantisipasi melalui perencanaan anggaran yang ada.
Ia juga menyampaikan bahwa potensi masalah dapat muncul apabila pengangkatan PPPK paruh waktu tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan nasional yang berlaku.
“Nah, baru akan menjadi masalah apabila PPPK yang diangkat atau PPPK paruh waktu yang diangkat ini bukanlah tenaga yang sebagaimana dimaksud di dalam kebijakan nasional tersebut,” ujar dia.
Menurutnya, komponen gaji dan tunjangan PPPK sebenarnya sudah masuk dalam perhitungan dana transfer ke daerah.
Namun, beban yang masih dirasakan oleh pemerintah daerah saat ini terutama berasal dari pembiayaan PPPK paruh waktu yang sebelumnya merupakan tenaga kontrak.
Pembahasan Skema Pendanaan oleh Pemerintah Pusat
Rosail menambahkan bahwa setelah pelaksanaan rapat dengar pendapat umum, Komisi II DPR RI telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, serta Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas berbagai kendala pembiayaan di daerah.
Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan agar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Skema ini bahkan direncanakan dapat dimasukkan dalam tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2027.
“Salah satunya adalah pembebanan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu ini sepenuhnya ke APBN. Mungkin skemanya menjadi tambahan di dalam TKD 2027,” kata dia.
DPR Tekankan PPPK sebagai Bagian Penting Pelayanan Publik
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menegaskan bahwa PPPK merupakan aset negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik di berbagai daerah, sehingga tidak tepat jika dianggap sebagai beban anggaran negara.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan kerja bagi PPPK maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II pada Senin (8/6) sebagai bagian dari upaya penataan ASN ke depan.
“PPPK adalah aset negara, bukan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena perannya mendukung kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.”
