Program Pemutihan BPJS Kesehatan 2026, Ini Syarat dan Cara Daftar. Banyak peserta BPJS Kesehatan berharap adanya program pemutihan untuk melunasi atau menghapus tunggakan iuran mereka.
Meskipun istilah resmi “pembebasan tunggakan” tidak digunakan, pemerintah dan BPJS Kesehatan menyediakan beberapa mekanisme yang dapat meringankan kewajiban iuran peserta.
Dengan adanya program ini, peserta dapat mengurangi beban finansial dan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Mekanisme Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan
Terdapat dua cara utama yang berfungsi mirip dengan program penghapusan tunggakan.
Pertama, peserta dapat melakukan perubahan status dari Mandiri (PBPU atau BP) menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dengan mekanisme ini, seluruh tunggakan iuran sebelumnya akan dihapus, karena iuran peserta berikutnya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
Cara ini menjadi solusi bagi masyarakat yang masuk kategori kurang mampu atau rentan miskin.
Kedua, bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan menerapkan batas maksimum tagihan iuran selama 24 bulan terakhir.
Artinya, meskipun tunggakan lebih dari dua tahun, peserta hanya perlu membayar iuran selama maksimal 24 bulan terakhir.
Sisa tunggakan di luar periode tersebut otomatis tidak perlu dibayarkan, sehingga membantu meringankan beban finansial peserta.
Syarat dan Cara Mendaftar Sebagai PBI
Perubahan status menjadi PBI menjadi langkah utama untuk menghapus semua tunggakan iuran.
Adapun syaratnya adalah peserta termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk pendaftarannya, peserta dapat melalui dua cara. Pertama, melalui aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia dari Kementerian Sosial.
Peserta cukup mengunduh aplikasi, mengisi data diri, lalu menggunakan fitur “Daftar Usulan” untuk masuk ke DTSEN.
Proses ini juga membutuhkan bukti kondisi ekonomi, seperti foto rumah dan lingkungan sekitar.
Kedua, pendaftaran bisa dilakukan secara langsung melalui kantor kelurahan atau desa setempat.
Peserta dapat menyampaikan keinginan untuk didaftarkan sebagai PBI karena tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
Risiko Menunda Pembayaran
Walaupun BPJS Kesehatan tidak mengenakan denda keterlambatan secara rutin, peserta yang menunda pembayaran hingga membutuhkan perawatan medis berisiko terkena Denda Pelayanan.
Besaran denda ini adalah 5 persen dari biaya diagnosis awal dikalikan jumlah bulan tunggakan, jika peserta dirawat dalam 45 hari sejak kartu aktif.
Oleh karena itu, disarankan untuk segera menyelesaikan tunggakan saat kondisi masih sehat.
Pilihan terbaik adalah mendaftar sebagai PBI atau membayar tunggakan maksimal selama 24 bulan, sehingga peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani denda.
