Iuran BPJS Kesehatan diprediksi naik mulai tahun 2026. Hal ini tercantum dalam paparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan membayar iuran baru sebesar Rp57.250 per bulan, naik dari sebelumnya Rp42.000.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus, untuk menyesuaikan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal negara.
Menurut Sri Mulyani, penyesuaian ini penting agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berkelanjutan.
“Melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga yang mencakup perbaikan tata kelola, penataan pendanaan, dan penyesuaian bertahap ini, stabilitas BPJS Kesehatan dapat terjaga sehingga program JKN tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya yang dilansir dari Radarsolo.
Penyesuaian iuran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional. Pemerintah menilai bahwa skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat setiap tahun.
Dengan adanya penyesuaian bertahap, diharapkan beban masyarakat tidak terasa berat sekaligus tetap menjaga kualitas layanan BPJS Kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan.
Tarif Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini
BPJS Kesehatan tetap memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, besaran iuran mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.
Peserta Mandiri (PBPU dan Bukan Pekerja)
- Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
- Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
- Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan, namun masih mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp7.000 sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per bulan
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan dengan pembagian tanggungan sebagai berikut:
- 1% ditanggung pekerja
- 4% ditanggung perusahaan
Pembayaran dilakukan langsung oleh perusahaan kepada BPJS Kesehatan dengan batas maksimal gaji yang diperhitungkan sebesar Rp12 juta per bulan.
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Untuk peserta PBI, iuran sebesar Rp42.000 per bulan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri.
Dengan adanya skema ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional agar tetap dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia.
Kesimpulan
Iuran BPJS Kesehatan diperkirakan naik secara bertahap mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan menjaga keberlanjutan program JKN.
Komentar