Penerima bantuan sosial (bansos) kini dapat memantau status pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan Sembako untuk periode Juni 2026 melalui layanan Cek Bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Salah satu indikator yang banyak diperhatikan oleh masyarakat adalah munculnya keterangan “Status YA” pada jenis bantuan yang terdaftar di sistem. Status tersebut sering dianggap sebagai tanda bahwa penerima masih masuk dalam daftar penyaluran bansos pada tahap berjalan.
Arti Status “YA” pada Cek Bansos Kemensos
Saat melakukan pengecekan data bansos, penerima BPNT atau Sembako dapat menemukan informasi berupa “Status YA Periode Sembako Apr–Jun 2026”.
Sementara itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH akan muncul keterangan “Status YA Periode PKH Apr–Jun 2026”.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa nama yang bersangkutan tercatat sebagai penerima bantuan sosial pada periode penyaluran April hingga Juni 2026 berdasarkan data yang tersedia dalam sistem Kemensos.
Cara Cek Status PKH dan BPNT Juni 2026 Menggunakan NIK KTP
Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.
Berikut langkah-langkahnya:
- Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
- Masukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai KTP.
- Ketik kode verifikasi atau captcha yang muncul pada layar.
- Klik tombol “Cari Data”.
- Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
Apabila pada hasil pencarian muncul keterangan “Status YA” untuk bantuan PKH maupun Sembako periode April–Juni 2026, maka data penerima tercatat sebagai peserta dalam periode penyaluran tersebut.
Besaran Bantuan BPNT dan PKH Tahun 2026
Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada sistem Cek Bansos, bantuan BPNT atau Sembako diberikan sebesar Rp200.000 per bulan. Penyalurannya dilakukan per tahap sehingga total yang diterima mencapai Rp600.000 untuk tiga bulan.
Sementara itu, nominal bantuan PKH berbeda-beda karena disesuaikan dengan kategori penerima manfaat yang terdaftar dalam keluarga, seperti ibu hamil, balita, siswa sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas.
Selain menampilkan informasi PKH dan BPNT, sistem juga memuat data bantuan sosial lainnya, termasuk:
- Bantuan pangan beras sebanyak 20 kilogram.
- Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- Informasi bantuan sosial lain yang terintegrasi dalam basis data Kemensos.
Untuk peserta PBI-JKN atau BPJS PBI, pemerintah menanggung pembayaran iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan yang disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan.
DTSEN dan Sistem Desil Jadi Dasar Penentuan Penerima Bansos
Saat ini penentuan penerima bantuan sosial berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Dalam DTSEN, setiap keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi, seperti:
- Kondisi pekerjaan anggota keluarga.
- Tingkat pendidikan.
- Kualitas tempat tinggal.
- Kepemilikan aset dan sumber penghasilan.
Keluarga yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4, atau kelompok 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT.
Cara Mengajukan Perbaikan Data Bansos
Apabila masyarakat merasa data kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, mereka dapat mengajukan pembaruan data melalui beberapa jalur berikut:
- Pemerintah desa atau kelurahan setempat.
- Dinas Sosial kabupaten/kota.
- Aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Data yang diajukan nantinya akan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum dilakukan perhitungan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, penetapan penerima bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi terkini masyarakat.
Kesimpulan
Munculnya keterangan “Status YA” pada layanan Cek Bansos Kemensos menandakan bahwa penerima masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH atau BPNT/Sembako untuk periode penyaluran April–Juni 2026.
Masyarakat dapat memeriksa status tersebut secara mandiri menggunakan NIK KTP melalui situs resmi Cek Bansos.
Komentar