Cara Cek PKH dan BPNT Juli 2026 yang Sudah Mulai Dicairkan, Cara Update Data

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 untuk periode Juli hingga September 2026.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap sejak 20 Juli 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah lolos proses verifikasi dan pemutakhiran data.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos, pengecekan kini dapat dilakukan secara mandiri melalui website maupun aplikasi resmi milik Kementerian Sosial (Kemensos) tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

Pemerintah menjelaskan bahwa proses pembaruan data menjadi salah satu penyebab masih adanya penerima yang belum memperoleh bantuan.

Penyaluran dilakukan berdasarkan data terbaru agar bansos tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Cara Cek PKH dan BPNT Juli 2026 Secara Online

Masyarakat dapat mengetahui status penerima bansos melalui layanan resmi Kemensos dengan dua cara berikut.

1. Cek PKH dan BPNT Melalui Website Kemensos

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
3. Ketik kode captcha yang tersedia.
4. Klik tombol Cari Data.
5. Sistem akan menampilkan status penerima beserta informasi periode penyaluran apabila data ditemukan.

2. Cek PKH dan BPNT Melalui Aplikasi Cek Bansos

Selain website, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos dengan langkah berikut:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
2. Registrasikan akun menggunakan data yang diminta.
3. Login ke dalam aplikasi.
4. Pilih menu Cek Bansos.
5. Masukkan data wilayah serta identitas sesuai KTP.
6. Tunggu hingga hasil pencarian muncul di layar.

Besaran Bantuan PKH Tahun 2026

Nominal bantuan PKH diberikan sesuai kategori penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut rinciannya:

1. Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
2. Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
3. Siswa SD/sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
4. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
5. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
6. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
7. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
8. Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per tahap atau Rp10.800.000 per tahun.

Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori yang tercatat dalam data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah.

Nominal Bantuan BPNT Juli 2026

Berbeda dengan PKH, besaran bantuan BPNT sama untuk seluruh Keluarga Penerima Manfaat.

Berikut rinciannya:

• Bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan.
• Disalurkan setiap tiga bulan sekali.
• Total bantuan yang diterima setiap tahap mencapai Rp600.000.

Dana BPNT disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat dicairkan melalui bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing daerah.

Mengapa Ada Warga yang Tidak Lagi Menerima PKH atau BPNT?

Perubahan daftar penerima bansos terjadi karena pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima bantuan.

Pada tahun 2026, bantuan PKH diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 4, sedangkan BPNT diberikan kepada masyarakat dalam Desil 1 sampai Desil 5 sesuai hasil pemutakhiran data.

Proses pembaruan dimulai dari musyawarah di tingkat RT dan RW, kemudian dilanjutkan ke desa atau kelurahan. Selanjutnya data diverifikasi oleh Dinas Sosial dan pemerintah daerah sebelum dikirim ke Kementerian Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk divalidasi sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Cara Mengajukan Perubahan Data DTSEN

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data pemerintah dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos.

Berikut langkah-langkahnya:

• Registrasi menggunakan e-KTP dan Kartu Keluarga.
• Masuk ke menu Usul Sanggah atau Usulkan Pembaruan.
• Pilih fitur Request Pembaruan Data.
• Perbarui informasi mengenai kondisi rumah dan penghasilan.
• Unggah dokumen pendukung, termasuk foto bagian depan dan bagian dalam rumah.

Selain secara online, masyarakat juga dapat mengajukan perubahan data melalui kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung lainnya.

Petugas akan melakukan pemeriksaan melalui sistem SIKS-NG. Jika diperlukan, akan dilakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi sebelum usulan diproses lebih lanjut.

Penyaluran PKH dan BPNT Dilakukan Bertahap

Perlu diketahui bahwa pencairan PKH dan BPNT tidak dilakukan secara serentak kepada seluruh penerima. Penyaluran berlangsung bertahap mengikuti proses administrasi, kesiapan bank penyalur maupun PT Pos Indonesia, serta hasil pemutakhiran data penerima.

Oleh karena itu, masyarakat yang belum menerima bantuan pada awal masa penyaluran tidak perlu khawatir. Tetap lakukan pengecekan status secara berkala melalui website atau aplikasi resmi Kemensos, serta hindari mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya agar terhindar dari hoaks dan penipuan.

Kesimpulan

Penyaluran PKH dan BPNT tahap 3 Juli 2026 telah dimulai secara bertahap sejak 20 Juli 2026. Masyarakat dapat mengecek status penerima melalui website cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.

Jika belum terdaftar atau terdapat perubahan kondisi ekonomi, masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data melalui fitur Usul Sanggah atau mendatangi kantor desa maupun Dinas Sosial setempat.

Selalu gunakan kanal resmi Kemensos untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penyaluran bansos.