Banyak pekerja yang memutuskan untuk mengundurkan diri (resign) dari pekerjaannya mempertanyakan status hak jaminan sosial mereka, khususnya mengenai kapan saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan.
Berdasarkan aturan resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, pencairan dana pasca-resign sangat bergantung pada jenis program jaminan yang diikuti, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Kedua program ini memiliki regulasi serta tujuan pemanfaatan yang berbeda bagi para pesertanya.
Larangan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi Pekerja Resign
Pekerja yang berhenti bekerja karena keinginan sendiri atau resign secara tegas tidak dapat mengklaim dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP dirancang khusus sebagai jaring pengaman finansial bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan, bukan atas keputusan pribadi. Manfaat ini bertujuan membantu pekerja terkena PHK agar tetap memiliki kesiapan finansial sembari mencari pekerjaan baru. Oleh karena itu, dokumen bukti resmi PHK dari perusahaan wajib dilampirkan saat pengajuan klaim JKP.
Selain faktor resign, terdapat beberapa kondisi lain yang membuat klaim JKP tidak dapat disetujui, di antaranya:
- Peserta meninggal dunia.
- Memasuki usia pensiun.
- Masa kontrak kerja berakhir.
- Mengalami cacat tetap total.
- Belum memenuhi masa iuran minimal (minimal terdaftar 12 bulan dalam 24 bulan terakhir).
- Terkena PHK akibat melakukan pelanggaran berat yang terbukti secara hukum.
- Pengajuan klaim melewati batas kedaluwarsa, yaitu lebih dari tiga bulan sejak keputusan PHK diterbitkan.
Aturan dan Masa Tunggu Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
Berbeda dengan JKP, bagi pekerja yang berhenti karena resign, mereka tetap berhak mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, pencairan JHT tidak dapat dilakukan secara instan tepat setelah hari terakhir bekerja. Pemerintah menetapkan regulasi masa tunggu selama satu bulan sejak tanggal pekerja resmi mengundurkan diri dari perusahaan.
Selama periode masa tunggu satu bulan tersebut, pekerja diperbolehkan mengajukan klaim JHT apabila mereka masih dalam kondisi belum bekerja kembali di perusahaan lain, baik karena belum mendapatkan kesempatan kerja baru maupun karena memutuskan untuk berpindah haluan menjadi seorang wirausahawan.
Mekanisme Pengajuan Klaim JHT
Jika syarat masa tunggu telah terpenuhi dan dokumen pendukung siap, proses klaim dapat dilakukan melalui dua mekanisme:
- Secara Daring (Online): Khusus bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan total saldo JHT maksimal sebesar Rp10.000.000, pengajuan dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi resmi JMO (Jamsostek Mobile).
- Secara Luring (Offline): Peserta yang tidak memenuhi kriteria di atas (saldo di atas Rp10 juta atau kendala sistem) diwajibkan datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa dokumen persyaratan fisik.
Apabila pekerja mendapatkan pekerjaan baru selama masa tunggu satu bulan tersebut, proses klaim JHT otomatis dibatalkan. Peserta wajib melakukan pengalihan atau penggabungan data kepesertaan dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru, yang biasanya akan difasilitasi oleh pihak manajemen perusahaan baru tempat mereka bekerja.
Kesimpulan
Pekerja yang resign bisa mencairkan saldo JHT mereka secara penuh (100%), tanpa harus menunggu usia pensiun. Proses klaim kini bisa dilakukan dengan praktis secara online melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk saldo di bawah Rp10 juta, atau melalui website Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) untuk saldo di atas Rp10 juta, serta bisa juga dengan datang langsung ke kantor cabang.
Komentar