Pemerintah kota Medan memastikan untuk penyaluran gaji Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tidak ada kendala di anggaran dan berjalan lancar. Hal ini dikatakan oleh Rico Tri Putra Bayu Waas , Wali Kota Medan.
Ia mengatakan kondisi Medan untuk keuangan cukup sehat dibandingkan beberapa daerah skala nasional yang terdapat kendala tentang gaji PPPK
“Di Pemkot Medan, secara pos anggaran masih baik,” ujar Rico Waas di lantai IV Balai Kota Medan usai acara pelepasan Kafilah MTQ Tahun 2026, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya Medan tidak ada keterlambatan untuk pembayaran gaji untuk pegawai Pemerintah karena penganggarannya sudah cukup benar
“Secara penganggaran kita juga sudah cukup benar. Jadi saya rasa Medan tidak masuk dalam daerah yang mengalami kesulitan pembayaran gaji PPPK,” katanya.
Jumlah PPPK di Pemkot Medan berjumlah 13.120 orang, dimana yang berstatus PPPK paruh waktu 4.643 dan PPPK paruh waktu 8.477 ini sesuai dengan Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akibat belanja pegawai di berbagai wilayah yang mencapai 50 persen dari APBD sehingga terdapat 39 pemerintah daerah yang terdapat kesulitan untuk membayar gaji PPPK.
Tito juga menyampaikan terdapat daerah yang butuh perhatian khusu seperti Sulawesi Tengah dimana porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persern dari APBD. Kemudian, ada Kabupaten Donggala sekitar 53,1 persen, dan Kabupaten Sigi sekitar 60 persen.
Maka, untuk tetap bisa membayar gaji PPPK tanpa harus mengganggu program pembangunann daerah Pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan tambahan Transfer ke Daerah untuk membantu daerah tersebut
