Beranda / Info / Kabar Baru! Telat Lapor SPT Terkini Tidak Lagi Didenda

Kabar Baru! Telat Lapor SPT Terkini Tidak Lagi Didenda

6 April 2026 • 2 Menit membaca •

Isu mengenai penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kembali ramai dibicarakan. Banyak masyarakat mempertanyakan, apakah benar telat lapor SPT kini tidak lagi dikenakan sanksi? Penelusuran terhadap aturan terbaru menunjukkan bahwa kabar tersebut perlu diluruskan.

Hingga saat ini, ketentuan resmi dari pemerintah masih berlaku dan belum ada penghapusan denda secara umum. Informasi ini penting dipahami agar wajib pajak tidak keliru dan tetap patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Denda Telat Lapor SPT Masih Berlaku
Batas Waktu Lapor SPT 2026
Risiko Jika Tetap Tidak Lapor
Kesimpulan
Sumber

Denda Telat Lapor SPT Masih Berlaku

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT tetap dikenakan sanksi administratif berupa denda. Adapun rincian denda yang berlaku saat ini adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp100.000
Wajib Pajak Badan: Rp1.000.000

Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai sumber resmi dan pemberitaan terbaru. Artinya, hingga 2026 ini belum ada kebijakan nasional yang menghapus denda keterlambatan secara menyeluruh.

Batas Waktu Lapor SPT 2026

Agar terhindar dari denda, wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu pelaporan:

Orang pribadi: 31 Maret 2026
Badan usaha: 30 April 2026

Jika melewati batas tersebut tanpa perpanjangan, maka sanksi administratif akan diberlakukan.

Risiko Jika Tetap Tidak Lapor

Selain denda administratif, keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan pajak juga berpotensi menimbulkan risiko lain, seperti:

Surat teguran dari DJP
Akumulasi sanksi tambahan
Potensi pemeriksaan pajak

Bahkan dalam kondisi tertentu, pelanggaran berat bisa berujung pada sanksi hukum.

Kesimpulan

Kabar bahwa telat lapor SPT tidak lagi didenda tidak sepenuhnya benar. Hingga saat ini, pemerintah masih memberlakukan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku dalam UU KUP. Meski ada kondisi khusus yang memungkinkan penghapusan denda, hal tersebut tidak berlaku secara umum.

Oleh karena itu, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan SPT tepat waktu agar terhindar dari sanksi. Memanfaatkan layanan resmi DJP secara online menjadi langkah paling aman dan praktis untuk memenuhi kewajiban perpajakan.