Kapan Idul Fitri 1447 H Versi Muhammadiyah? Catat Tanggalnya

Menjelang akhir bulan Ramadan, masyarakat mulai mencari kepastian mengenai kapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah akan dirayakan. Salah satu acuan yang sering digunakan adalah penetapan dari Muhammadiyah, yang dikenal konsisten menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah. Untuk tahun 1447 H atau 2026 M, Muhammadiyah telah menetapkan tanggal Idul Fitri berdasarkan perhitungan astronomi yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Melalui metode ini, organisasi tersebut dapat menentukan awal Syawal tanpa harus menunggu hasil pengamatan hilal.

Tanggal Idul Fitri 1447 H Versi Muhammadiyah

Dilansir dari laman suaramuhammadiyah.id, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan waktu pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ketetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 yang diterbitkan di Yogyakarta pada 22 September 2025. Dalam maklumat itu disebutkan bahwa 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat Legi, tepatnya tanggal 20 Maret 2026.

Penentuan ini didasarkan pada penggunaan metode hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi pedoman utama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pendekatan tersebut mengandalkan perhitungan astronomi secara akurat untuk mengetahui posisi hilal, tanpa harus menunggu hasil pengamatan langsung di lapangan sebagaimana metode rukyat.

Dengan sistem ini, kepastian awal bulan Hijriah dapat ditentukan lebih awal karena seluruh perhitungannya telah dilakukan secara matematis dan astronomis. Hal ini juga memberikan kejelasan jadwal bagi warga Muhammadiyah dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah, termasuk Hari Raya Idul Fitri.

Selain menggunakan metode hisab, keputusan tersebut juga merujuk pada prinsip dan parameter yang terdapat dalam Kalender Hijriah Global Tunggal. Kalender ini merupakan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Pekalongan pada tahun 2024. Dengan demikian, penetapan ini tidak hanya bersandar pada perhitungan ilmiah, tetapi juga pada hasil musyawarah organisasi yang telah disepakati secara bersama.

Lebaran 2026 Menurut Pemerintah

Sampai saat ini, pemerintah masih belum menetapkan secara resmi kapan Hari Raya Idul Fitri 2026 atau 1 Syawal 1447 H akan dirayakan. Meski begitu, sebagai gambaran awal, Kalender Hijriah Indonesia yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di bawah Kementerian Agama RI memperkirakan bahwa Idul Fitri akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Namun, tanggal tersebut belum bersifat final karena masih menunggu hasil sidang isbat sebagai penentu resmi. Pemerintah telah menjadwalkan sidang isbat tersebut pada Kamis, 19 Maret 2026, yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1447 H. Keputusan akhir terkait awal bulan Syawal akan diambil setelah seluruh rangkaian proses dalam sidang tersebut selesai dilakukan.

Dalam penentuan awal Syawal, pemerintah menggunakan dua pendekatan utama, yakni metode hisab atau perhitungan astronomi, serta rukyatul hilal yang merupakan pengamatan langsung terhadap munculnya bulan sabit. Apabila hilal berhasil terlihat dan telah memenuhi kriteria yang disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS, maka 1 Syawal akan ditetapkan pada hari berikutnya. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat atau belum memenuhi syarat, maka bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari.

Pelaksanaan sidang isbat sendiri akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama di Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB. Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa proses penetapan ini melibatkan berbagai unsur dari banyak kalangan.

Pada akhirnya, penetapan Idul Fitri baik oleh Muhammadiyah maupun pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian waktu bagi umat Islam untuk merayakan hari kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dengan mengetahui jadwal versi Muhammadiyah lebih awal, masyarakat dapat memiliki gambaran awal mengenai kapan Idul Fitri akan berlangsung, sembari tetap menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat.