Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah efisiensi energi sekaligus respons terhadap kondisi global yang memicu kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Arahan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah bersiap menghadapi potensi dampak krisis energi global, meskipun stok bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini masih dalam kondisi aman.
Melansir Kompas.com dalam sidang kabinet, Presiden menyinggung langkah yang pernah dilakukan oleh Pakistan saat menghadapi krisis energi.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu Covid-19,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara.
Lebih lanjut dari sumber kompas.com, berikut sejumlah fakta penting terkait kebijakan WFH ASN yang perlu kamu ketahui.
WFH ASN Berlaku Setiap Hari Jumat
Pemerintah menetapkan ASN dapat bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers secara daring dari Seoul pada Selasa (31/3/2026).
“Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Mulai Berlaku 1 April 2026
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan kebijakan WFH mulai diberlakukan pada 1 April 2026.
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 31 Maret 2026.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, mulai dari gubernur hingga wali kota dan bupati.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi serta mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Kepala Daerah Mengatur Teknis Pelaksanaan
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan kebijakan WFH sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah mengatur pembagian jadwal antara kerja dari rumah (WFH) dan kerja dari kantor (WFO) agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat layanan digital agar sistem kerja jarak jauh dapat berjalan efektif.
Bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur digital memadai, pelaksanaan WFH dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.
Sejumlah Pejabat Tidak Diperbolehkan WFH
Meski kebijakan ini berlaku bagi ASN secara umum, terdapat sejumlah jabatan yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
Di tingkat provinsi, jabatan yang tidak diperbolehkan WFH antara lain:
- jabatan pimpinan tinggi madya
- jabatan pimpinan tinggi pratama
Sementara di tingkat kabupaten dan kota, pejabat yang tetap harus bekerja dari kantor meliputi:
- pimpinan tinggi pratama
- administrator (eselon III)
- camat
- lurah
- kepala desa
Selain itu, unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik juga tidak termasuk dalam kebijakan WFH setiap Jumat.
Pemerintah Siapkan Sistem Evaluasi Kinerja ASN
Untuk memastikan ASN tetap produktif saat bekerja dari rumah, pemerintah menyiapkan sistem evaluasi kinerja berbasis digital.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah menyediakan sistem e-Kinerja yang digunakan untuk menilai produktivitas ASN.
Sistem tersebut terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara, sehingga instansi pemerintah dapat memantau kinerja pegawai secara langsung.
Apakah WFH Juga Berlaku untuk Swasta?
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah juga mengajak dunia usaha untuk mendukung transformasi budaya kerja ini.
Namun, penerapan WFH bagi sektor swasta akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing industri.
Aturan terkait hal tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Kesimpulan
Kebijakan WFH ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026 menjadi langkah pemerintah untuk menghemat energi sekaligus mendorong transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel dan digital. Meski demikian, sejumlah pejabat dan unit pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/04/01/10111641/fakta-fakta-kebijakan-wfh-asn-mulai-1-april-ini-daftar-yang-dikecualikan?page=all#page2
Komentar