Kepala Desa di wilayah Sumatera Utara akan memberikan insentif bagi yang lulus pelatihan kebencanaan dan bersertifikat dari Pemrov, hal ini disampaikan oleh Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara pada saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/6/26)
“Kita akan beri insentif kepada Kepala Desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat (Pertolongan di Permukaan Air Basarnas), bila kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana kita harus bisa paling tidak menyelamatkan jiwa,” Ujarnya sumber waspada.co.id
Kepala desa yang mengikuti pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) masing-masing akan mendapatkan insentif. Bobby mengatakan dengan adanya pelatihan ini merupakan mitgasi kebencanaan dan kesiapsiagaan dari tingkat desa se-Sumatera Utara
“Pengalaman berbagai bencana hidrometeorologi melanda Sumut, termasuk banjir dan longsor akhir November 2025, menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat,” katanya.
Sementara itu Gubsu mengatakan lebih setengah wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan yang terkena dampak parah banjir dan longsor pada akhir tahun 2025, tidak terdapat korban jiwa pada saat ia meninjau wilayah tersebut.
“Lebih setengah daerah mereka dihantam banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Daerah lain yang berdekatan banyak warganya yang meninggal dunia. Saat saya tanya Kepala Desanya mengatakan dia pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat terjadi bencana,” ujar Bobby Nasution sumber sekretariatdprd.sumutprov.go.id
Kemudian Mohammad Syafii Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI mengatakan merka akan terus kedepannya untuk menjalin kolaborasi di berbagai kementerian, lembaga ,pemda serta masyarakat. Hal ini dilakukan karena ia sadar mereka tidak bisa bekerja sendiri sementara personel tersedia hanya 6.500, sedangkan kebutuhannya 29.000 untuk seluruh Indonesia.
“Kami sadar kami tidak bisa bekerja sendiri, personel kami hanya 6.500, sedangkan kebutuhannya 29.000 untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami terus bersinergi ke kementerian, lembaga dan juga seperti saat ini Perangkat Desa, mereka ujung tombak kita dalam kondisi darurat,” kata Mohammad Syafii. sumber antaranews
