Di tengah krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang sama-sama membatasi konsumsi BBM subsidi, namun dengan skema yang cukup berbeda.
Pembatasan BBM Subsidi di Indonesia
Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi, khususnya untuk jenis Pertalite (RON 90) dan Biosolar. Kebijakan ini bertujuan menjaga distribusi agar lebih tepat sasaran di tengah tekanan pasokan energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi kini wajib menggunakan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina. Selain itu, jumlah pembelian dibatasi maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan pribadi roda empat. Menurutnya, langkah ini diambil agar distribusi BBM lebih terkontrol dan tidak disalahgunakan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembatasan ini hanya berlaku untuk mobil pribadi dan tidak mencakup kendaraan umum seperti truk dan bus. Jika dihitung secara akumulatif, setiap kendaraan pribadi di Indonesia bisa mengonsumsi hingga 1.500 liter Pertalite per bulan.
Kebijakan BBM Subsidi di Malaysia
Di sisi lain, Malaysia juga menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi, khususnya untuk bensin RON 95. Namun, kuota yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Pemerintah Malaysia menetapkan kuota BBM subsidi sebesar 200 liter per bulan per pengguna, turun dari sebelumnya 300 liter. Jika dirata-rata, jumlah ini setara dengan sekitar 6,5 liter per hari atau 45,6 liter per minggu. Harga BBM RON 95 bersubsidi di Malaysia masih dipertahankan sebesar 1,99 ringgit per liter atau sekitar Rp8.000-an. Namun, jika konsumsi melebihi kuota 200 liter per bulan, pengguna tetap bisa membeli BBM dengan harga nonsubsidi yang mencapai 3,87 ringgit per liter. Kepala Ekonom CGS International Securities Malaysia, Nazmi Idrus, menyebut kebijakan pembatasan kuota ini lebih efektif dibandingkan menaikkan harga BBM secara menyeluruh. Ia juga menambahkan bahwa sekitar 90% konsumen di Malaysia menggunakan BBM kurang dari 200 liter per bulan, sehingga sebagian besar masyarakat tetap terlindungi.
Kuota Khusus untuk Pengemudi E-Hailing
Pemerintah Malaysia juga memberikan perlakuan khusus bagi pengemudi transportasi online atau e-hailing. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa pengemudi yang memenuhi syarat bisa mendapatkan kuota BBM subsidi hingga 800 liter per bulan. Kebijakan ini bertujuan mendukung sektor transportasi berbasis aplikasi yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di perkotaan.
Perbandingan Indonesia vs Malaysia
Jika dibandingkan secara langsung, kebijakan Indonesia terbilang lebih longgar dalam hal kuota harian, yakni 50 liter per hari atau setara 1.500 liter per bulan. Sementara Malaysia jauh lebih ketat dengan batas hanya 200 liter per bulan untuk pengguna umum. Namun, Malaysia menerapkan sistem harga ganda, di mana konsumsi di atas kuota akan dikenakan tarif nonsubsidi yang jauh lebih mahal. Sedangkan di Indonesia, pembatasan lebih difokuskan pada kontrol distribusi melalui sistem digital.
Kesimpulan
Perbedaan kebijakan pembatasan BBM subsidi antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan strategi masing-masing negara dalam menjaga stabilitas energi dan fiskal. Indonesia memilih pendekatan kuota harian yang lebih longgar dengan pengawasan digital, sementara Malaysia menerapkan kuota bulanan yang ketat disertai mekanisme harga bertingkat. Kedua kebijakan ini sama-sama bertujuan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan di tengah ketidakpastian global.
Sumber
https://oto.detik.com/berita/d-8425944/bandingkan-pembatasan-bbm-di-ri-dan-malaysia-beda-jauh-banget
Komentar