Fraksi PSI DPRD Kota Medan menilai tanggapan pemerintah terhadap perubahan Perda Sistem Kesehatan masih jauh dari harapan. Dalam rapat paripurna, kritik tajam disampaikan terkait kondisi layanan kesehatan yang dinilai belum mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat, Minggu (12/4/2026).
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung, menegaskan bahwa jawaban pemerintah masih bersifat umum dan belum menyentuh akar persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.
Ia menjelaskan bahwa secara substansi, Fraksi PSI melihat adanya kesenjangan antara kebijakan yang disampaikan dengan realita di lapangan, terutama terkait kualitas layanan kesehatan yang masih menuai kritik.
“Fraksi Partai Solidaritas Indonesia memandang bahwa tanggapan kepala daerah masih bersifat umum dan teoritis, tidak memberikan jawaban atas buruknya sistem kesehatan di Kota Medan,” tegas Henry dalam penyampaiannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan Perda ini seharusnya tidak sekadar formalitas administratif, melainkan harus menjadi langkah konkret dalam memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh.
“Perubahan ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan sistem kesehatan Kota Medan lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan,” lanjutnya.
Henry juga mengingatkan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan regulasi yang sudah ada, termasuk implementasi kebijakan nasional yang berkaitan dengan standar pelayanan kesehatan.
“Kami mengingatkan Pemko Medan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Perpres terkait KRIS, yang seharusnya sudah mulai diberlakukan,” ujarnya.
PSI menegaskan bahwa pembahasan lanjutan Ranperda harus benar-benar fokus pada perbaikan nyata, bukan sekadar wacana.
