THR TNI dan Polri Tahun 2026: Jadwal, Besaran, dan Ketentuan

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparatur sekaligus mendorong daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Pada tahun 2026, pemerintah telah menetapkan aturan resmi mengenai THR melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur jadwal pencairan, komponen penghasilan yang masuk dalam THR, hingga ketentuan penerima bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.

Dasar Hukum THR TNI dan Polri 2026

Pemberian THR tahun 2026 didasarkan pada PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, serta instansi negara dalam menyalurkan THR kepada pegawai yang berhak.

Aturan teknis pencairannya juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mekanisme pembayaran dari APBN. Dengan adanya regulasi ini, proses pencairan THR dapat berjalan lebih terstruktur dan transparan.

Jadwal Pencairan THR TNI dan Polri 2026

Dilansir dari laman liputan6 pemerintah telah menyalurkan THR bagi TNI dan Polri mulai dicairkan sejak akhir Februari 2026 dan dilakukan secara bertahap melalui rekening masing-masing penerima. Secara umum, jadwal pencairannya mengikuti ketentuan berikut:

Mulai pencairan: sekitar 26 Februari 2026
Batas pencairan: paling cepat 10 hari kerja sebelum Idulfitri
Metode pembayaran: transfer langsung melalui sistem pembayaran pemerintah

Skema ini memastikan para prajurit dan anggota kepolisian sudah menerima THR sebelum perayaan Lebaran, sehingga dapat mempersiapkan kebutuhan keluarga.

Besaran THR TNI dan Polri 2026

Besaran THR yang diterima setiap anggota TNI dan Polri tidak sama. Nilainya dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan Februari 2026.

Komponen THR yang Diterima

THR terdiri dari beberapa unsur penghasilan, yaitu:

Gaji pokok
Tunjangan keluarga
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
Tunjangan pangan
Tunjangan kinerja (tukin) sesuai ketentuan

Komponen tersebut dibayarkan secara penuh atau 100 persen sesuai aturan terbaru pemerintah.

Estimasi Besaran Berdasarkan Pangkat

Perkiraan nominal yang diterima dapat berbeda tergantung pangkat dan jabatan, misalnya:

Perwira / Golongan IV: sekitar Rp7,5 juta – Rp15 juta
Bintara / Golongan III: sekitar Rp4,5 juta – Rp9 juta
Tamtama / Golongan II: sekitar Rp3 juta – Rp5,5 juta

Nilai tersebut bersifat estimasi karena menyesuaikan dengan tunjangan dan masa kerja masing-masing anggota.

Ketentuan Penerima THR 2026

Tidak semua anggota TNI dan Polri otomatis menerima THR. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah.

Penerima THR

THR diberikan kepada:

Prajurit TNI aktif
Anggota Polri aktif
ASN dan pejabat negara
Pensiunan aparatur negara

Pengecualian Penerima

THR tidak diberikan kepada pegawai yang:

Sedang cuti di luar tanggungan negara
Sedang ditugaskan di instansi lain yang menggaji langsung

Ketentuan ini tercantum dalam aturan resmi mengenai pemberian THR tahun 2026.

Anggaran THR Aparatur Negara 2026

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Dana tersebut mencakup ASN, TNI, Polri, hingga pensiunan. Alokasi anggaran ini bertujuan:

Menjaga kesejahteraan aparatur negara
Meningkatkan daya beli masyarakat
Mendorong perputaran ekonomi menjelang Idulfitri

Dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 10 juta orang, kebijakan ini memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Kesimpulan

THR bagi TNI dan Polri tahun 2026 telah diatur secara resmi melalui PP Nomor 9 Tahun 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap mulai akhir Februari 2026 atau paling cepat 10 hari kerja sebelum Idulfitri.

Besaran THR dihitung berdasarkan komponen penghasilan bulan Februari yang meliputi gaji pokok, berbagai tunjangan, hingga tunjangan kinerja. Nominal yang diterima setiap anggota berbeda tergantung pangkat, jabatan, dan masa kerja.

Dengan anggaran sekitar Rp55 triliun yang disiapkan pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.