Pemerintah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak melalui program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan perlindungan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan secara mandiri.
Melalui skema ini, biaya kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program BPJS PBI juga menjadi bagian dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan agar tetap dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala biaya.
Apa Itu BPJS Kesehatan PBI?
BPJS Kesehatan PBI merupakan kategori kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok fakir miskin dan tidak mampu. Berbeda dengan peserta mandiri yang wajib membayar iuran setiap bulan, peserta PBI tidak dikenakan biaya karena seluruh iurannya dibayarkan pemerintah.
Peserta BPJS PBI berhak memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika diperlukan, peserta juga dapat memperoleh layanan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku dengan hak perawatan kelas 3.
Syarat Menjadi Penerima BPJS PBI
Tidak semua warga dapat memperoleh fasilitas BPJS gratis dari pemerintah. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
- Termasuk Kategori Fakir Miskin
Kelompok ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari bagi dirinya maupun keluarganya. - Masuk Kategori Tidak Mampu
Masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta kesulitan membayar iuran jaminan kesehatan juga dapat menjadi calon penerima BPJS PBI. - Terdaftar dalam DTSEN
Syarat utama untuk memperoleh BPJS PBI adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data inilah yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan pemerintah.
Pentingnya Memastikan Data Selalu Valid
Agar kepesertaan BPJS PBI tetap aktif dan tidak mengalami kendala, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah aktif dan terintegrasi dengan data Dukcapil.
- Segera lakukan pengecekan ke kantor desa atau kelurahan apabila merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar.
- Perbarui data keluarga secara berkala jika terjadi perubahan anggota keluarga, alamat, atau kondisi ekonomi.
Cara Cek Status BPJS Gratis dari Pemerintah
Banyak warga yang ternyata sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS PBI tanpa menyadarinya. Untuk mengetahui status kepesertaan, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan.
- Melalui Aplikasi Mobile JKN
Aplikasi Mobile JKN menjadi salah satu cara paling mudah untuk mengecek status BPJS Kesehatan. Setelah mengunduh aplikasi dan melakukan registrasi menggunakan NIK, pengguna dapat masuk ke menu “Peserta” untuk melihat jenis kepesertaan serta status aktif atau tidaknya kartu BPJS. - Melalui Layanan Pandawa
BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan Pandawa yang dapat diakses melalui WhatsApp 08118165165. Pengguna hanya perlu mengikuti petunjuk yang tersedia dan memasukkan data yang diminta seperti NIK serta tanggal lahir untuk mengetahui status kepesertaan. - Menghubungi Call Center 165
Alternatif lainnya adalah menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165. Layanan ini beroperasi selama 24 jam dan dapat digunakan untuk pengecekan status peserta maupun penyampaian pengaduan.
Cara Daftar BPJS PBI atau KIS Gratis
Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria namun belum terdaftar, proses pendaftaran dilakukan melalui pemerintah daerah dan Dinas Sosial, bukan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Berikut tahapan pendaftarannya:
- Datangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Pemerintah desa akan melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan kelayakan calon penerima.
- Data hasil Musdes diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten atau kota.
- Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima.
- Data yang telah lolos verifikasi dikirim ke Kementerian Sosial.
- Setelah ditetapkan oleh Kemensos, peserta akan didaftarkan sebagai penerima BPJS Kesehatan PBI.
Kesimpulan
BPJS Kesehatan PBI merupakan program bantuan pemerintah yang memberikan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Agar dapat menjadi penerima manfaat, masyarakat harus terdaftar dalam DTSEN dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Komentar