DPR Tegaskan PPPK Tidak Boleh Diberhentikan
Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK penuh waktu dan PPPK Paruh waktu tidak boleh diberhentikan walaupun ada isu keterbatasan anggaran daerah.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan perwakilan pemerintah daerah pada Senin (8/6/2026), Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK tidak boleh diberhentikan.
Penegasan ini muncul dikarenakan adanya isu bahwa PPPK akan dihentikan di tengah kekhawatiran fiskal daerah serta aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Aria Bima Minta PPPK Jangan Dirumahkan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK hasil penataan tenaga non-ASN harus dijalankan secara konsisten. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi atau menghentikan status PPPK.
Kekhawatiran pemerintah daerah semakin nyata menjelang penerapan aturan belanja pegawai 30 persen pada 2027. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyoroti bahwa sejumlah daerah hanya mampu membayar gaji PPPK hingga September.
Kondisi ini berisiko menimbulkan masalah baru karena PPPK berstatus ASN, sehingga tidak ada mekanisme hukum untuk merumahkan mereka seperti tenaga honorer.
“PPPK tidak memiliki dasar hukum untuk dirumahkan. Dalam Undang-Undang ASN, PPPK dan PNS sama-sama berstatus ASN,” tegas Anwar.
DPR Dukung Pemerintah Siapkan Pembiayaan Melalui APBN
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, DPR mendorong pemerintah pusat menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBN, terutama bagi tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan.
Selain itu, DPR juga mendukung perpanjangan masa transisi penerapan batas belanja pegawai daerah sebesar 30 persen.
Langkah ini diharapkan memberi ruang penyesuaian bagi pemerintah daerah tanpa mengganggu pelayanan publik maupun keberlangsungan status PPPK.
Dengan demikian, komitmen bahwa PPPK tidak boleh diberhentikan tetap terjaga, sekaligus memastikan keberlangsungan sistem ASN di seluruh daerah.
Eko Widodo Minta Pemda Tidak Putuskan Hubungan Kerja PPPK
Eka Widodo, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, menyampaikan dengan tegas kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, kebijakan semacam itu hanya akan memperburuk keadaan dengan menambah angka pengangguran di Indonesia.
Politisi yang akrab disapa Edo ini menekankan bahwa PPPK memiliki peran strategis dalam roda pemerintahan daerah. Mereka bukan sekadar pegawai, melainkan aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjadi penggerak utama berbagai program pemerintah.
“PPPK adalah pelayan rakyat yang berdiri di garda terdepan dalam menjalankan pemerintahan. Negara wajib menjamin kehidupan dan kesejahteraan mereka. Karena itu, langkah pemecatan dari pemerintah daerah justru akan menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru,” ujar Edo.
