Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengambil langkah tegas untuk belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Di tengah tren digitalisasi birokrasi, Pemkab Pati memilih untuk tetap mempertahankan sistem bekerja dari kantor (Work From Office) sebagai upaya menjaga stabilitas pelayanan publik dan mengejar target pembangunan daerah.
Prioritas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alasan utama di balik keputusan ini adalah fokus besar Pemerintah Daerah dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Pati sedang berupaya keras untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor, terutama sektor non-pajak. Untuk mencapai target fiskal yang ambisius tersebut, diperlukan koordinasi yang sangat erat dan cepat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bekerja secara tatap muka dinilai jauh lebih efektif dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan eksekusi program lapangan dibandingkan koordinasi secara daring.
Optimalisasi Pelayanan Publik Secara Langsung
Selain faktor ekonomi, aspek kualitas pelayanan publik menjadi pertimbangan krusial. Pemkab Pati menilai bahwa kehadiran fisik ASN di kantor tetap menjadi instrumen penting dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Interaksi langsung dianggap mampu meminimalisir hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam sistem kerja jarak jauh. Dengan tetap masuk kantor, seluruh unit layanan masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan hingga dinas teknis, dipastikan dapat beroperasi dengan kapasitas penuh tanpa adanya penurunan kecepatan layanan.
Evaluasi Kondisi Daerah dan Regulasi Pusat
Keputusan untuk tetap WFO juga didasarkan pada evaluasi kondisi lokal di Kabupaten Pati.Berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki tingkat kemacetan ekstrem, kondisi lalu lintas dan jarak tempuh ASN di Pati masih dianggap wajar, sehingga urgensi penerapan WFH untuk efisiensi BBM atau pengurangan polusi belum menjadi prioritas mendesak. Pemkab Pati juga masih menunggu instruksi lebih lanjut dan detail dari pemerintah pusat maupun provinsi mengenai payung hukum penerapan WFH di tingkat daerah agar tidak terjadi kerancuan administrasi di masa depan.
Kesimpulan
Langkah Pemkab Pati ini menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan kemandirian finansial daerah melalui penguatan PAD.bDengan memastikan ASN tetap bekerja di kantor, pemerintah berharap ritme kerja birokrasi tetap terjaga dalam performa terbaiknya. Meskipun kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan situasi nasional, untuk saat ini, fokus pada pelayanan langsung dan pencapaian target pendapatan menjadi harga mati bagi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Pati.
Sumber
https://regional.kompas.com/read/2026/04/07/145917978/pemkab-pati-belum-terapkan-wfh-bagi-asn-fokus-naikkan-pad
